PM MALAYSIA ANCAM RI

Oleh : Yohanes Lesmana

JAKARTA- Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak memperingatkan pemerintah Indonesia bertindak cepat meredakan demonstrasi di Tanah Air. Jika tidak, akan berisiko menimbulkan murka warga Malaysia. Najib menangkis pihaknya lunak dalam menyikapi demonstrasi di perwakilan Malaysia di Jakarta. Dia menyatakan, jika demo itu terus berlanjut, bisa menimbulkan aksi kemarahan balasan.

“Saya berharap pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan demonstrasi warga mereka – yang dibayar oleh beberapa kalangan – untuk membuat kerusuhan,” kata PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak pada Sabtu seperti dilansir The Star, Minggu (29/10).

Najib menyatakan, pihaknya menjamin situasi di Malaysia di bawah kendali. Namun yang paling penting, seharusnya tidak mengarah ke situasi yang membahayakan hubungan bilateral kedua negara. “Warga Malaysia harus tetap tenang dan tidak reaktif pada setiap provokasi,” katanya.

PM Malaysia juga menyinggung tidak ngototnya pemerintah Indonesia terhadap Malaysia karena pemerintah Indonesia sadar di Malaysia ada 2 juta orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai tenaga kerja.

“Saya yakin Presiden Indonesia menyampaikan kekecewaannya atas situasi yang berkembang dan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi seharusnya tidak dikaitkan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sadar ada 2 juta warganya yang bekerja di Malaysia dan ada investasi besar oleh perusahaan-perusahaan Malaysia (di Indonesia),” komentar PM Najib.

Najib juga menekankan semua warga negara harus menghormati hukum negara. Tindakan tegas akan diberlakukan pada mereka yang melanggar UU dan pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Demo terakhir yang terjadi di Kedubes Malaysia di Jakarta terjadi pada Kamis (26/8). Penjagaan perwakilan Malaysia di Indonesia diperketat, demikian juga dengan rumah dinas Dubes.

Demo tersebut terkait peristiwa di perairan Tanjung Berakit Pulau Bintan pada 13 Agustus 2010 pukul 21.00 WIB yang menyebabkan 3 petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepri ditahan hingga 16 Agustus oleh polisi Johor, Malaysia. Ketiganta ditahan setelah kapal Dolphin milik KKP Kepri menangkap 7 nelayan Malaysia bersama 5 unit kapal yang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepri.

Berikutnya tiga petugas itu dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia yang melakukan pencurian ikan di perairan Bintan tersebut.

Malaysia ‘Cuekin’ Surat SBY

Presiden SBY berkirim surat kepada PM Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak Jumat (27/8) sore. SBY mengajak mempercepat proses perundingan perbatasan dan menyelesaikan semua masalah yang ada secara baik. SBY berupaya juga mengajak bagaimana agar suasana ini sejuk kembali.

Di dalam surat itu, juga berisi dorongan mempercepat penuntasan secara bertahap perundingan soal perbatasan laut RI-Malaysia. Sudah disepakati masalah ini akan dibahas dalam pertemuan rutin yang tahun ini akan berlangsung pada 6 September 2010 di Kinabalu, Malaysia.

“Mulai dari yang di Selat Malaka, Tanjung Berakit, Selat Sulawesi, sekitar Pulau Natuna dan semuanya. Pembicaraannya akan bertahap dan prosesnya terus berlanjut,” papar Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Namun demikian hingga kini Malaysia terkesan mencuekin surat yang dikirim Presiden SBY tersebut.

“Surat sudah disampaikan melalui proses diplomatik. Respon tergantung internal di Malaysia,” kata Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta, Minggu (29/8). Ia mengaku belum mengetahui pasti apakah sudah ada respon resmi dari pihak Malaysia. “Baru dikirim sehari, jadi tidak bisa dikomentari,” katanya.

Pada bagian lain Indonesia dan Malaysia akan memasuki fase perundingan batas negara pada 6 September 2010 mendatang. Selagi perundingan itu berlangsung, wilayah yang saat ini menjadi sengketa harus dijaga bersama oleh kedua negara.

“Yang saya maksudkan, ketika berunding, kawasan yang jadi konflik itu di-status quo menjadi kawasan sementara, sehingga Indonesia dan Malaysia bisa saja patroli bersama,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq.

Namun, menurut Mahfudz, perundingan antara Indonesia dan Malaysia itu bisa jadi berlangsung lama dan alot. Kasus-kasus tapal batas antar negara jarang yang bisa selesai dalam waktu yang cepat. Malaysia dan Singapura sendiri sampai saat ini belum menyelesaikan perundingannya.

Indonesia, menurutnya harus bisa mempertahankan klaim atas wilayah di utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Klaim Indonesia sudah diakui oleh PBB pada tahun 1982. Sementara klaim Malaysia sudah dikeluarkan 10 tahun sebelumnya, namun sepihak.

Sementara itu pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemimpin Indonesia dan Malaysia segera meredakan ketegangan yang terjadi di antara kedua negara. Jika dibiarkan, dia khawatir akan menambah rumit hubungan kedua negara.

“Sekarang sudah terjadi ketegangan di tingkat publik. Sekarang tinggal bagaimana kedua elite negara itu meredakan ketegangan di masing-masing negara,” kata dia seusai diskusi “Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati” di Jakarta kemarin.

Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri menilai yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia saat ini layaknya perselisihan antara kakak dan adik. “Sedikit ada perselisihan itu biasa, tapi kita harus bisa berpikir jernih,” katanya.

(YL/sm/dtc/oke/mi/ti)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: